PERUBAHAN JADWAL SELEKSI MASUK GELOMBANG 2 SMAU-BP AMANATUL UMMAH

Assalamu’alaikum wr wb.

Kpd. Calon santri baru SMAU-BP yang telah mendaftar melalui gelombang 2, kami informasikan bahwa jadwal ujian seleksi masuk yang sedianya diadakan tgl 7 Juli 2018,  tes tersebut akan DIMAJUKAN pada hari Sabtu, tgl 30 Juni 2018.

Demikian informasi yang bisa kami sampaikan. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.

Jazakallah khoiron katsiron

wassalamu’alaikum wr wb.

PENGUMUMAN HASIL SELEKSI MASUK PESANTREN (SEMASTREN) SMAU-BP GELOMBANG 1 TAHUN AJARAN 2018/2019

Assalamualaikum wr wb.

Yth. peserta tes semastren SMAU-BP,

Berikut ini kami umumkan daftar peserta yang lolos seleksi masuk SMAU-BP gelombang 1. klik link berikut HASIL SEMASTREN 2018-2019

Prosedur daftar ulang bagi santri yang dinyatakan diterima:

  1. Uang daftar ulang sebesar Rp.4.400.000,- dan seragam sebesar Rp.680.000,- .
  2. Pembayaran secara Tunai bisa dilakukan di kantor pusat SMAU-BP mulai tgl 8-12 Mei 2018 dan tgl 21-27 Mei 2018, jam 08.00-16.00 WIB.
  3. Pembayaran secara transfer bisa dilakukan melalui rekening Bank Syariah Mandiri No. Rek 7073341967 a.n Siti Musirroh. Mulai tgl 8 – 27 Mei 2018.
  4. pembayaran secara transfer tunai harap mengisi berita acara sesuai jenis pembayaran. contoh: Nama siswa/siswa baru 2018/daftar ulang dan seragam
  5. Pembayaran secara transfer via ATM harap menulis nama siswa di struk pembayaran dan difoto, kemudian dikirim ke whatsapp 085851999088 (Bu Dini).

Sekian pengumuman yang kami sampaikan, kami ucapkan terima kasih.

wassalamualaikum wr wb.

INFORMASI PEMBAYARAN TAPEL 2018/2019

Assalamualaikum wrb

INFO PEMBAYARAN

SMA UNGGULAN BERBASIS PESANTREN

  1. Pembayaran administrasi sekolah via rekening Bank Syariah Mandiri ( BSM )
  •  Pembayaran SPP
    • No. Rekening : 7042080378  a.n  SMA U BP PACET

 

  • Pembayaran selain SPP  (UAS, BUKU, OSIS-Ekskul, Dauroh, Daftar Ulang Kenaikan Kelas) 
    • No. Rekening : 7070000258  a.n  SMA U BP PACET

 

  1. Nama santri di tulis lengkap di slip bukti setoran (bukan nama orang tua atau penyetor)
  2. Mencantumkan Kelas, dan jenis pembayaran
  3. Dimohon tidak membayar melalui ATM, net-banking atau M-Banking karena tidak terdata, jika terpaksa maka bukti transfer bisa di foto di sertai nama santri/kelas/jenispembayaran lalu mengirimkannya ke wali kelas.
  4. Dimohon tidak mengirim uang saku santri ke nomor rekening sekolah (pengiriman dapat dititipkan ke rekening pembimbing atau dengan membuka tabungan baru di Bank Syariah Mandiri)
  5. Harap selalu menyimpan slip bukti setoran dari Bank untuk dilaporkan maksimal tiap akhir semester sebelum Ujian Akhir Semester.
  6. Apabila terjadi kehilangan slip dan nama siswa tidak muncul di Rekening Koran dari BSM maka risiko ditanggung walisantri.
  7. Jika menitipkan pembayaran ke bendahara/guru/lainnya harap selalu meminta bukti pembayaran

 

Demikian informasi pembayaran spp dan non spp smaubp amanatul ummah, jika masih ada informasi yang belum di mengerti bisa menghubungi kontak person yang tercantum di website

Nasib Unas 2017

BOGOR – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyambut baik hasil kajian Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) terkait penyelenggaraan ujian nasional (unas). Setelah mengikuti puncak Hari Guru Nasional (HGN) 2016 dan HUT PGRI ke-71 di Bogor kemarin, Jokowi menyebut kepastian unas tahun depan ditetapkan di rapat kabinet terbatas pekan ini.

Jokowi memberikan penjelasan soal unas itu didampingi Mendikbud Muhadjir Effendy, Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin, dan Plt Ketua Umum PGRI Unifah Rosyidi. ’’Insyallah pekan depan (pekan ini, red) sudah ada keputusan terkait penyelenggaraan unas,’’ jelasnya.

Dalam paparan kemarin, Jokowi tidak menyebut istilah penghentian, penghapusan, ataupun moratorium. Dia lebih memilih menggunakan istilah unas akan didesentralisasikan ke daerah-daerah. Jokowi menjelaskan keputusan desentralisasi unas harus dibawa dahulu ke rapat kabinet terbatas (ratas). Dia berharap masyarakat bersabar menunggu putusan resmi dari pemerintah.

Mendikbud Muhadjir Effendy mengatakan dalam desentralisasi unas nantinya, tidak serta merta seluruh persoalan diserahkan ke daerah. Dia mengatakan tetap ada standar nasional yang harus dipenuhi oleh masing-masing penyelenggara. Urusan standar nasional ini ditetapkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP).

Muhadjir menjelaskan desentralisasi unas terkait dengan kewenangan pengelolaan pendidikan sesuai jenjang. Yakni untuk pendidikan dasar (SD dan SMP) ada di tangan pemerintah kabupaten dan kota. Sedangkan jenjang pendidikan menengah (SMA dan SMK) ditangani oleh pemerintah provinsi.

Mantan rektor Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) itu mengatakan draft hasil kajian Kemendikbud soal unas sudah disampaikan ke presiden. Saat ratas nanti, Muhadjir akan menyampaikan dampak positif dan negatif moratorium unas. ’’Stres itu hanya dampak sampingan unas saja,’’ jelasnya.

Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari yang hadir di puncak HGN 2016 dan HUT PGRI ke-71 mendukung rencana pemerintah penghentikan unas. ’’Di dalam unas, anak hanya dinilai satu aspek saja. Sebenarnya tidak boleh seperti itu. Harus menyeluruh,’’ tuturnya.

Rita juga mengakui setiap menjelang unas, siswa dan orangtua dibuat gugup, cemas, dan banyak berpikir. Termasuk juga para siswa mati-matian memperbanyak porsi bimbingan belajar (bimbel). Ketika nanti unas dipasrahkan ke daerah, Rita mengatakan ujian akhir harus membuat siswa rileks dan tidak tetap menjaga kejujuran.

Plt Ketua Umum PGRI Unifah Rosyidi juga memberikan dukungan terhadap kebijakan penghapusan sementara unas. Dia mengatakan anggaran unas yang mencapai Rp500 miliar, bisa dialihkan untuk kegiatan yang penting. Seperti renovasi sekolah rusak dan peningkatan kompetensi guru.

Meskipun nantinya unas dipasrahkan ke daerah, Unfah berharap tetap ada panduan atau acuan dari pemerintah pusat. Sehingga setiap daerah tidak sembarangan dalam membuat soal ujian untuk siswanya. (wan/jpg)

Sumber : http://radartegal.com